MAULIZAN care

Registrasi BUMDes Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Oleh: Mursyidan Kebijakan Registrasi BUMDes ; Pendamping Desa P3MD Aceh Genjot Registrasi Bumdes Online. Banda Aceh | Selasa, 21/07/2020 Banda Aceh– Konsultan Pendamping Wilayah (KPW1 Aceh) bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Provinsi Aceh Mursyidan menyahuti serius kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)terkait Revitalisasi Bumdes dengan langkah pertama yang dilakukan Kemendesa yaitu memberi nomor registrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberian nomor registrasi BUMDes ini bertujuan untuk transformasi ekonomi desa.Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam keterangan persnya pada Rabu, (08/07/2020) yang lalu. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, revitalisasi BUMDes bertujuan untuk peningkatan ekonomi perdesaan,”ungkap Abdul Halim.“Kita (Kemendes PDTT) melakukan upaya re...

Bisakah Kita Mempercayakan Desa? Oleh: Mustaqin Satria Muda Ada indikasi kuat desa mampu melaksanakan program bantuan sosial. Kekhawatiran bahwa pemdes berpotensi menyelewengkan tanggung jawab bisa diredam dengan mengoptimalkan partisipasi melalui forum musyawarah, baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih rendah (RT/Dusun). Dengan kata lain, makin luas pelibatan masyarakat, proses penyelenggaraan BL-Dana Desa tidak hanya diawasi oleh pemerintah supradesa, tetapi juga oleh warga masyarakat desa sendiri. Pelaksanaan BLT-Dana Desa ini memberi dua pelajaran penting tentang kapasitas desa. Pertama, desa Berkemampuan  melakukan pendataan dan/atau pemutakhiran data keluarga miskin. Kedua, desa berkemampuan melaksanakan program atau menyalurkan bantuan sosial bagi warga masyarakatnya. Kedua kemampuan tersebut, kami percaya, tidak terlepas dari pemberlakuan UU Desa lima tahun terakhir. Pelaksanaan UU ini telah mendorong pemdes untuk lebih responsif terhadap pr...

MENDES MENUI PUJIAN ATAS KEBERHASILAN BERKHIDMAT UNTUK DESA 1. KPK memuji data Kemendes terkait daftar KPM BLT DD by name by adress. Masih kurang 1,6 juta by name by adress KPM yg belum diinput agar segera diinput. Data diatas akan disampaikan pada Kemensos untuk melengkapi DTKS. KPK akan mengajak presiden melihat data by name by adress KPM BLT DD. 2. Dream GM Kemendesa adalah clearing House terkait tentang desa. Sistem informasi data kemendesa meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. 3. Terkait bumdes Kemendesa telah mengeluarkan aplikasi bumdes dg smart phone yang memudahkan Kemendesa berhubungan direct dg bumdesa. Semua bumdes diminta melakukan registrasi melalui aplikasi bumdesa. Ke depan tiap bumdesa diharapkan setiap Minggu melaporkan progress via aplikasi. Akan dilakukan akreditasi bumdesa untuk menentukan status pemula, berkembang, maju dan mandiri. Aktif atau tidak aktif. Terdapat 50 ribu lebih bumdes yang  melakukan registrasi. 10.600 bumdesa yang sdh dive...

KPK Apresiasi Kemendes Soal Penyaluran BLT Dana Desa JAKARTA - Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), dalam rangka mendengar paparan soal progres penyaluran BLT Dana Desa selama pandemi Covid-19. "Bapak Menteri dan jajaran, kehadiran kami di sini sesuai dengan fungsi tugas-tugas pencegahan dan koordinasi," ungkap Komisioner KPK, Nawawi Pomalongo di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (09/07/2020). Nawawi kembali menegaskan, kehadiran Pimpinan KPK tersebut dalam rangka menjalankan tugas koordinasi dengan Kemendes selaku lembaga pemerintah yang saat ini bertanggung jawab soal penyaluran BLT Dana Desa untuk warga yang terdampak Covid-19. Nawawi yang didampingi pimpinan KPK lainnya yakni Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar mengapresiasi langkah Kemendes PDTT dalam menyalurkan BLT Dana Desa sekaligus karena dilengkapi dengan sata yang detail perihal progres maupun latar belakang peneri...

Respon Menteri Desa Soal Ancaman Reshuffle dari Presiden Jokowi JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar tidak mau ambil pusing dengan ancaman reshuffle kabinet sebagaimana ramai di media sosial belakangan ini. Abdul Halim atau yang akrab dipanggil Gus Menteri itu memilih untuk fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Saya menyikapi bahwa itu sebagai sebuah warning kepada pembantu-pembantunya, saya menyikapinya, pertama itu sebagai kewajaran dari seorang pemimpin," ungkap Gus Menteri dalam program televisi swasta Mata Najwa, Rabu (01/07). Gus Menteri melanjutkan, begitu Jokowi menyinggung soal pergantian kabinet, ia langsung melakukan introspeksi apa saja tugas-tugas yang diberikan presiden yang dianggap belum diselesaikan, terutama merespon pandemi Covid-19. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, pihaknya sudah maksimalkan merespon wab...

Mendes PDTT: Pentingnya Membangun Desa Berbasis Ekologi BR/Humker/KDPDTT/VI/2020/25 Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar tegaskan komitmen untuk genjot pembanngunan desa dan dengan konsisten memperhatikan keseimbangan ekologi. Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speaker di Webinar Nasional yang bertema “Masa Depan Perlindungan Sumber Daya Alam Berbasis Desa Gambut dalam Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, pada Selasa, (30/06/2020). Gus Menteri, sapaan akrabnya menekankan, perencanaan pembangunan di desa, baik oleh Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat desa jangan sekali-kali melenceng dari akar budaya dan adat istiadat masyarakat yang ada. “Di mana-mana selalu saya ingatkan, pembangunan desa harus senantiasa bertumpu pada akar budaya dan adat istiadat yang ada,” uUngkap Gus Menteri Menurut Gus Menteri, berbagai hal yang ada d...

TRAINING OFF TRAINER (TOT) Elektronik Human Development Worker (eHDW) Provinsi Aceh. Aplikasi eHDW-elektronik Human Development Worker akan mempermudah tugas dan fungsi kader desa. Dengan adanya aplikasi mobile ini, maka  kader desa dapat lebih efektif mengadvokasi pemerintah desa. Kegiatan ini diikuti sekitar 23 fasilitator dan 23 DPMG kab/kota secara virtual, jarak jauh atau secara daring melalui video conference. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Priotas penggunaan dana desa itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT (Permendesa) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendesa tersebut menyebutkan bahwa dana desa dialokasikan untuk pencegahan Covid-19 serta pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). Berkait hal itu, Pemprov Aceh melalui DPMG dalam pe...

RDS & RGG   Rapat penyamaan konsep pencegahan dan penanganan Stunting di Aceh.

Semangat Gotong Royong Jadi Acuan Mendes PDTT Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 Mendes PDTT Abdul Halim Iskandae sebut keuletan dan kecekatan kepala daerah kunci cepatnya BLT Dana Desa disalurkan, Jumat 8/5 (foto: dok) Jakarta,—-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa Dana Desa digunakan untuk jaring pengaman sosial bidang kesehatan dan ketahanan ekonomi. “Yang bidang kesehatan dalam bentuk Desa Tanggap Covid-19, di dalamnya mengatur pembentukan relawan Desa lawan Covid-19 dengan semangat gotong royong,” ujar Mendes PDTT saat memberikan keterangan pers, Jumat kemaren Kemudian jaring pengaman sosial ketahanan ekonomi, menurut Abdul Halim, dalam bentuk Padat Karya Tunai Desa dan dikeluarkan dalam bentuk SE nomor 8 tahun 2020 serta SE nomor 11 tahun 2020. “Perjalanan berikutnya, Bapak Presiden sebagai wujud komitmen perhatian beliau terhadap rakyat, maka Dana Desa diperintahkan untuk direalokasi untuk ...

Rapat koordinasi dan evaluasi bantuan sosial di Provinsi Aceh.

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA Oleh : Dr H Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Akademisi Hukum Unsyiah dan Ketua Dewan Pakar FPRB Aceh Pada bagian akhir facebook saya yang lalu, (Takwaddin Husin, 17 April 2020) dan juga merespon beberapa komentar, saya berjanji akan membuat tulisan khsusus untuk menjawab pertanyaan : Bolehkah dana desa digunakan untuk bantuan tunai langsung (BLT). Bagaimanakah skema (metode dan mekanismenya) BLT dimaksud. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan dua hal di atas dalam perspektif regulasi. Artinya, mengacu pada apa yang diatur di dalam peraturan perundangan. Sedangkan persoalan bagaimana implementasinya di desa (gampong), tolong nantinya anda komentari sesuai dengan  pengalaman anda masing-masing. Maka dengan demikian, kita akan mendapatkan pengetahuan yang utuh. Yaitu dengan mempertemukan apa yang diatur dalam peraturan (law in book) dan apa yang senyatanya diterapkan (law in action). Sehingga...

MAULIZAN TAM.PSD  P3MD KPW-1 ACEH  Rakor P3MD Kota Banda Aceh, kami Pendamping Desa terus bergerak melakukan sosialisasi pencegahan Stunting dan IST Perhitungan Scorecard Laporan Konvergensi Stunting. Percepatan pencegahan Stunting harus dilakukan secara kolektif dan perlu kebijakan intervensi secara terintegrasi. Laporan Konvergensi menjadi dasar yang akan mempengaruhi kebijakan dan arah perencanaan pembangunan dan juga menjadi salah satu syarat pencairan dana desa sesuai peraturan menteri keuangan,  oleh karena itu perhitungan Scorecard laporan konvergensi Stunting menjadi suatu keniscayaan harus kita pelajari secara seksama sehingga pendamping terus berdaya mendampingi desa. #PendapingDesa #CegahStunting

R Laporan Konvergensi menjadi dasar yg akan mempengaruhi kebijakan arah pembangunan dan juga menjadi salah satu syarat pencarian dana desa,  oleh karena itu perhitungan Scorecard konvergensi menjadi suatu keniscayaan harus kita pelajari secara seksama sehingga pendamping terus berdaya mendampingi desa. #PendapingDesa #CegahStunting akor P3MD kota Banda Aceh, kami Pendamping Desa terus bergerak melakukan sosialisasi pencegahan Stunting dan IST Perhitungan Scorecard Laporan Konvergensi Stunting. Percepatan pencegahan Stunting harus dilakukan secara kolektif dan perlu kebijakan intervensi secara terintegrasi.